Tugas Dan Fungsi

Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Bapemperda Mempunyai Tugas Dan Wewenang :

1. Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;

2. Mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;

3. Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;

5. Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;

6. Memberikan pertimbangan terhadap usulan peryusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah diluar program pembentukan Perda;

7. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;

8. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia musyawarah;

9. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;

10. Melakukan kajian Perda;

11. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventariskan permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan komisi pada masa keanggotaaan berikutnya:

Personalia
Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Ir. Manor Ritonga

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Fraksi :

   PAN

Jabatan DPRD Kab. Labuhanbatu :

   Anggota Badan Anggaran

   Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah

   Anggota Komisi III Bidang Keuangan

Melisa Anggelina Hutabarat

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Fraksi :

   PDI-P

Jabatan DPRD Kab. Labuhanbatu :

   Anggota Badan Musyawarah

   Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah

   Anggota Komisi III Bidang Keuangan

Mbelin Juahta Tarigan

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Fraksi :

   GOLKAR

Jabatan :

   Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah

   Anggota Komisi III Bidang Keuangan

Junaidi Nainggolan, ST

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Fraksi :

   GOLKAR

Jabatan :

   Anggota Badan Musyawarah

   Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah

   Anggota Komisi II Bidang Perekonomian

Ir. David Siregar

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Fraksi :

   GOLKAR

Jabatan :

   Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah

   Anggota Komisi II Bidang Perekonomian

Nurjannah Ritonga

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Fraksi :

   HANURA

Jabatan :

   Anggota Badan Musyawarah

   Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah

   Anggota Komisi III Bidang Keuangan

Syauqon Hilali Nur Ritonga, S.H.I, M.Ag

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Fraksi :

   NASDEM

Jabatan :

   Anggota Badan Musyawarah

   Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah

   Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan

Jaimar Nababan

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Fraksi :

   PERINDO

Jabatan :

   Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah

   Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan

H. Zungkarnaen Harahap, S.Sos

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Fraksi :

   PPP

Jabatan :

   Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah

   Wakil Ketua Komisi IV Bidang Pembangunan

H. Azmain, SP

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Fraksi :

   PPP

Jabatan :

   Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah

   Anggota Komisi II Bidang Perekonomian